Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung saat memberikan sambutan pada pertemuan dengan  Pangdam Kodam I/BB beserta jajaran di Medan, Sumut. Foto: Tiara/jk

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung mengapresiasi Komando Daerah Militer (Kodam) I/ Bukit Barisan (BB) yang siap mengawal Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan berlangsung pada 17 April 2019 mendatang. Meskipun secara umum Provinsi Sumatera Utara (Sumut) masih terbilang aman, namun Kodam I/BB menyatakan selalu bersiap dan waspada terhadap segala situasi yang dapat terjadi.

“Sejalan dengan hal tersebut kami meminta kepada Kodam I/BB untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan sinergitas TNI dan Polri dalam pengamanan Pemilu Tahun 2019 di wilayah tugas Kodam I/BB,” ungkap Asril usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan Panglima Kodam I/BB beserta jajaran di Medan, Sumut, Kamis (17/1/2019). 

Legislator Partai Gerindra ini menambahkan, Komisi I DRP RI turut mengapresiasi komitmen Kodam I/BB dalam menjaga netralitas dalam hajatan Pemilu tahun 2019. Hal ini sejalan dengan Instruksi Panglima TNI Nomor Ins/1/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pedoman Netralitas TNI.

“Sebagaimana Instruksi Panglima TNI tentang netralitas, prajurit TNI maupun PNS TNI di Kodam 1/BB menunjukkan kenetralitasannya dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon (paslon). Untuk itu, kami juga mendorong untuk terus mensosialisasikan komitmen tersebut, agar dilaksanakan secara baik oleh seluruh prajurit Kodam I/BB,” pesan Asril. 

Menindaklanjuti terkait pembahasan kebutuhan anggaran dan sarana-prasarana serta kendala yang dihadapi Kodam I/BB dalam rangka menghadapi Pemilu tahun 2019, Asril menuturkan akan membahas lebih lanjut dalam Rapat Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI.

“Kita mengerti untuk mendukung pengamanan itu cukup banyak perangkat dan sarana-prasarana yang dibutuhkan. Tentunya kalau tidak ada dukungan anggaran pastinya sulit, untuk itu kami catat dan rekap untuk selanjutnya disampaikan kepada Panglima TNI untuk ditindaklanjuti,” imbuhnya. 

Sebelumnya pada kesempatan yang sama, Panglima Daerah Militer (Pangdam) Kodam I/BB M. Sabrar Fadhlilah menuturkan, dalam kebijakan operasional pengamanan dalam Pemilu, Panglima TNI menekankan pentingnya netralitas dan pengamanan dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). 

“Netralitas itu harga mati, bahkan Panglima TNI sudah mengeluarkan buku panduan untuk menjadi pedoman seluruh prajurit TNI dimanapun berada. Dalam implementasinya seluruh jajaran Kodam sudah mensosialisasikan pemahaman aturan netralitas tersebut, juga melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap prajurit dan melakukan  pengendalian serta pembinaan kepada keluarga besar TNI,” tuturnya.

Sementara terkait pengamanan dalam pelaksanaan Pileg dan Pilpres dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, dirinya mengatakan Kodam I/BB terus mengikuti indeks kerawanan Pemilu. Untuk indeks kerawanan tertinggi terdapat pada Provinsi Sumatera Barat.

“Kami menggunakan pola pengamanan langsung dan tidak langsung. Hal ini juga sudah diatur secara prosedur, baik yang memantau langsung di TPS, mengamankan rute, dan juga mengamankan lokasi-lokasi yang rawan ini semua sidah diidentifikasi oleh masing-masing Kodam,” jelas Sabrar.

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI turut diikuti oleh Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS) dan sejumlah Anggota Komisi I DPR RI diantaranya Jazuli Juwaini (F-PKS), Meutya Viada Hafid (F-Golkar), Martin Hutabarat, Biem Triani Benjamin (F-Gerindra), Darizal Basir (F-Demokrat), Syaiful Bahri Anshori (F-PKB), Lena Maryana (F-PPP), Bachtiar Aly (F-NasDem), dan Timbul P. Manurung (F-Hanura). (tra/sf)